Legislator PKB: Pemilu 2024 Brutal dan Ugal-ugalan, Semoga Pilkada Tidak – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, merasakan kekhawatiran mendalam mengenai dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menggambarkan Pemilu 2024 sebagai ajang yang berpotensi “brutal dan ugal-ugalan,” sementara mengharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan lebih damai dan santun. Pernyataan ini memicu berbagai dan memuat analisis di ranah publik.

Apakah kekhawatiran Jazilul Fawaid sepenuhnya valid? Apa yang menyebabkan Pemilu 2024 diprediksi akan menjadi ajang yang brutal dan ugal-ugalan? Adakah faktor-faktor yang membuat Pilkada 2024 memiliki potensi lebih kondusif? Artikel ini akan memaparkan beberapa perspektif dan analis mengenai pernyataan-pernyataan tersebut, mengkaji dinamika politik terkini, serta mengeksplorasi berbagai upaya untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang damai dan berintegritas.

Faktor-faktor yang Memperburuk Kontestasi Politik di Pemilu 2024

Pernyataan Jazilul Fawaid mengenai potensi brutalitas dan ugal-ugalan pada Pemilu 2024 didasari oleh berbagai faktor yang telah terjadi dan terus berkembang dalam dinamika politik Indonesia. Berikut beberapa faktor yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan potensi konflik:

  1. Polarisasi Politik yang Memanas:

Orang dewasa Indonesia ini tengah menghadapi peningkatan polarisasi politik yang tajam. Perbedaan pendapat, ideologi politik, dan afiliasi partai politik semakin diperlebar oleh arus informasi yang cepat dan terkadang bias di media sosial. Hal ini memicu kericuhan antara pendukung kelompok politik yang berseberangan, menumbuhkan sentimen antipati, dan menciptakan konflik horizontal.

  1. Kampanye yang Berbasis Sentimen:

Dalam beberapa Pilkada terakhir, kecenderungan kampanye yang berlatar belakang sentimen agama, suku, ras, dan golongan (SARA) semakin meningkat. Penggunaan isu-isu sensitif ini sebagai alat untuk meraih dukungan politik dapat memicu konflik dan memperkuat polarisasi.

  1. Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Sistem Politik:

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem politik yang terjebak dalam korupsi dan ketidakadilan berpotensi memicu gelombang kekecewaan dan ketidakstabilan. Frustasi ini dapat dimanfaatkan oleh aktor politik yang mempunyai peluang untuk mengarahkan masyarakat ke arah konflik.

  1. Penggunaan Hoaks dan Disinformasi:

    Penyebaran berita bohong (hoaks) dan disinformasi melalui media sosial semakin marak menjelang Pemilu. Informasi yang tidak benar dan memicu dapat memicu kebencian, hasutan, dan kekerasan.

  2. Kurangnya Edukasi Politik dan Literasi Media:

Tingkat pendidikan politik dan literasi media masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Hal ini membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi dan intimidasi, sehingga memicu potensi konflik politik.

Peran Lembaga Negara dalam Pencegahan Politik

Mencegah brutalitas dan ugal-ugalan pada Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi lembaga negara yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu.

  1. KPU dan Bawaslu:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran sentral dalam mewujudkan Pemilu yang adil, jujur, dan damai. KPU bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara transparan dan akuntabel, sedangkan Bawaslu bertugas mengawasi jalannya pemilu dan mematuhi laporan pelanggaran.

  1. Polisi:

    Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian selama proses pemilu. Polisi harus mampu mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum, khususnya yang berpotensi memicu konflik dan kekerasan.

  2. DPR dan DPD:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu dan mendorong terciptanya suasana politik yang sehat.

  1. Lembaga Bantuan Hukum dan LSM:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada warga masyarakat dan mengawal proses pemilu. Keterlibatan mereka dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan memastikan semua pihak dapat menyampaikan aspirasi mereka secara damai.

Perluasan Peran Masyarakat dalam Menciptakan Pemilu yang Damai

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang damai dan berintegritas. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

  1. Memilih Informasi dengan Cermat:

    Masyarakat harus kritis dalam menerima informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, terutama dari media sosial. Pastikan sumber informasi yang dikonsumsi terpercaya dan valid. Hindari menyebarkan berita hoax dan informasi menyebar.

  2. Menghindari Provokasi dan Radikalisasi:

Hindari terlibat dalam politik yang provokatif dan radikal. Jaga komunikasi yang sopan dan hormat antar sesama warga negara, meskipun memiliki perbedaan pandangan politik.

  1. Aktif Berpartisipasi dalam Pemilu:

    Legislator PKB berpartisipasi aktif dalam Pemilu, baik dengan menyiarkan hak pilih maupun menjadi lawan partai politik, dapat menjadi bentuk nyata untuk mendorong terciptanya politik yang demokratis dan inklusif.

  2. Menjaga Kerukunan dan Toleransi:

Jaga kerukunan dan toleransi antar sesama warga negara, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Hindari sikap intoleran dan diskriminatif yang dapat memicu konflik.

Legislator PKB Dampak Negatif dari Politik Brutal dan Ugal-ugalan

Politik brutal dan ugal-ugalan mempunyai dampak yang merugikan bagi perkembangan demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia. Beberapa dampak negatifnya antara lain:

  1. Menghancurkan Nilai-Nilai Demokrasi:

Politik brutal dan ugal-ugalan cenderung mengabaikan nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah mufakat, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Hal ini dapat menciptakan iklim politik yang tidak kondusif dan mengancam stabilitas negara.

  1. Meme Kekerasan dan Konflik:

Politik brutal dan ugal-ugalan dapat memicu kekerasan dan konflik antar kelompok politik, bahkan antar warga masyarakat. Hal ini dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghambat pembangunan nasional.

  1. Kurangi Citra Indonesia:

Politik brutal dan ugal-ugalan dapat menurunkan citra Indonesia di mata dunia, sehingga berdampak negatif pada upaya diplomasi dan kerjasama internasional.

Tantangan dan Solusi Legislator PKB untuk Membangun Politik yang Lebih Baik

Membangun politik yang lebih baik dan damai merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari semua pihak.

  1. Reformasi Sistem Politik:

Merancang dan menerapkan reformasi sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel dapat membantu mengurangi potensi konflik. Reformasi ini dapat mencakup peningkatan kualitas demokrasi, pemilu yang lebih adil dan bersih, serta penguatan lembaga negara dalam mengawasi pemerintahan.

  1. Pemberdayaan Masyarakat:

Penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintahan dan mendorong terciptanya politik yang pro-rakyat merupakan hal yang penting.

  1. Pendidikan Politik yang Bermutu:

Pendidikan politik yang bermutu dan berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam masyarakat politik.

  1. Sosialisasi Nilai-Nilai Toleransi:

Sosialisasi nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan kerukunan antar sesama warga negara perlu terus dilakukan secara konsisten.

 

Baca juga Artikel ; KKHI Madinah Ingatkan Jemaah Olahraga Ringan Jelang Kepulangan